• MEDAN

• 18 September 2025 2161x
• 

Medan (tajukpos.com)- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kajati Sumut) diminta untuk menonaktif Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari ) Padangsidempuan Lambok Sidabutar yang diduga telah melakukan rekayasa dan intimidasi dalam penanganan perkara pemotongan  Alokasi Dana Desa (ADD) Padangsidempuan Tahun 2023.

" Nonaktif Kajari Padansidempuan, karena diduga telah melakukan rekayasa perkara mulai penyelidikan hingga penyidikan," teriak seorang mahasiswa dari atas mobil pick  up saat berorasi di depan pintu pagar Kantor Kejati Sumut, Jl AH Nasution, Medan, Rabu (17/9/2025).

Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam  Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) Sumatera Utara ini juga mendesak Kajati Sumut untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dalam penanganan perkara pemotongan ADD Padangsidempuan Tahun 2023.

Dalam pertanyaan sikap Permak Sumut dengan Ketua Umum Asril Hasibuan dan Koordinator Aksi Djorgi Situmorang ini menilai perkara korupsi di Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kota Padangsidempuan  yang menjerat kepala dinasnya  Ismail Fahmi Siregar sangat dipaksakan, dan diduga ditunggangi kepentingan kelompok  tertentu.

" Pandangan kami,  Ismail Fahmi Siregar  terjebak dalam permainan hukum yang dilakukan jaksa, sehingga menuai pertanyaaan karena banyak kejanggalan kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum, baik penetapan hingga dijadikan tersangka," sebut pengunjuk rasa dengan pengeras suara .

Bukan itu saja,   pengunjuk rasa  orasinya juga  menyebutkan,  kejangalan lain,  tidak adanya  temuan Inspektorat yang menyatakan kerugian di salah satu desa akibat pemotongan ADD . Sehingga Permak Sumut patut menduga bahwa hal tersebut menandakan banyak hal yang ditutupi dan cenderung  menjadikan Ismail Fahmi Siregar sebagai target pemidanaan dalam perkara korupsi pemotongan ADD Padangsidempuan.

Selain itu Pengunjuk rasa juga mengungkapkan penyidik Kejati Sumut diduga melakukan pemaksaan untuk mengubah isi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) dengan menghilangkan kererangan menyerahkan sejumlah uang kepada YZ  dan dijanjikan diberikan tuntutan ringan yakni 1 tahun 6 bulan jika mengikuti arahan jaksa. Tetapi JPU Kejari Padangsidempuan menuntut terdakwa dengan penjara 6 tahun 6 bulan  dan denda Rp 1 miliar subsuder 1 tahun kurungan .

Untuk itu, Permak meminta Kejati Sumut untuk memeriksa oknum jaksa yang terlibat dalam dugaan rekayasa BAP terdakwa dan para saksi kunci . Selain itu, pendemo juga meminta Kejati Sumut untuk memeriksa oknum mantan Kasi Intel Kejari Padangsidempuan YZ.

Unjuk rasa damai belasan  mahasiswa Permak itu diterima Jaksa pada bidang Intelejen Kejati Sumut, Joice V Sinaga SH  di pintu gerbang Kantor Kejati Sumut.

Joice V Sinaga SH  bilang sangat mengapresiasi para mahasiswa  yang melakukan aksi unjuk rasa damai.

Joice V Sinaga SH  mengatakan Kajati Sumut selalu melakukan monitoring para anggotanya dan jajaran Kejaksaan Negeri di daerah daerah.

" Aspirasi adik- adik mahasiswa kami terima, " ucap Joice V Sinaga SH  seraya menyatakan laporan pengaduan adik adik agar disampaikan secara tertulis dengan bukti dan dokumen .

Laporan pengaduan Adik adik mahasiswa, saran Joice V Sinaga SH  agar disampaikan ke bagian  PTSP Kejati Sumut.  Usai mendapat penjelasan, pendemo pun membubarkan diri  dengan tertib dibawah pengawalan polisi( tpc)