• SUMUT

• 21 Mei 2025 2421x
• 

Medan (tajukpos.com)- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui dan mendengarkan keluhan para driver ojek online (Ojol) roda dua, yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (20/5).

 Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) yang menggelar  ˜Aksi Damai 205’ memprotes kebijakan aplikator yang dianggap merugikan para driver online.

 Demo yang dikomandoi Agam Zubir tersebut, meneriakkan empat tuntutan para driver online, yakni menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai regulasi untuk payung hukum Ojol, penghapusan program instan aplikator (Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Samday, Gabungan, dan lainnya) yang merugikan para driver. 

Kemudian meninjau potongan aplikasi berdasarkan Permenhub Nomor 667 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor, serta memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja. Kehadiran Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut disambut antusias ribuan pendemo. 

Bobby pun berdiri di atas mobil orator, kemudian menyapa dan menanyakan tuntutan para driver, yang mengenakan seragam kemitraan transportasi online. Usai mendengarkan beberapa tunturan para driver Ojol, Bobby berjanji akan segera mempelajarinya. Apa-apa yang bisa ditindaklanjuti Pemprov dan apa yang perlu disampaikan ke Pemerintah Pusat. 

"Tadi ada empat tuntutan. Pertama, payung hukum Ojol tingkat nasional dan provinsi. Saya janji akan mempelajari, kalau bisa akan saya buat Pergub-nya. Kalau bisa diusulkan ke Perda, kita bicarakan dengan legislatif. Tentu payung hukum secara nasional akan kami sampaikan. Dari Provinsi Sumut akan memberikan surat kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, untuk menyampaikan suara teman-teman Ojol, aplikator, sehingga bisa mewakili semuanya," lanjut Bobby.

Tuntutan selanjutnya adalah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada para driver ojek online. Menurut Bobby, memberikan perlindungan dan keselamatan bagi driver online sangat penting. 

Pemerintah, lanjut Bobby, terus berusaha untuk mengcover masyarakat agar mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, baik tenaga kerja formal dan informal.

 "Saya sangat setuju aplikator menyiapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita minta seluruh driver ditanggung BPJS-nya oleh aplikator," pinta Bobby, ke sejumlah aplikator driver online, yang juga hadir dalam unjuk rasa tersebut. 

Menurut Bobby, para driver tersebut sudah layak mendapatkan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, lantaran mereka mencari nafkah, sementara keluarga yang di rumah perlu ketenangan. "Jangan sampai nanti ada lagi keluarga-keluarga kita masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, gara-gara yang cari nafkahnya berhalangan. Apakah kecelakaan, hingga tak bisa mencari nafkah. Minimal biaya kesehatannya terjamin," kata Bobby.

 Dari empat tuntutan yang diajukan para driver online tersebut, Bobby berharap ada yang dikabulkan oleh aplikator. Seperti jaminan perlindungan dan kesehatan. "Saya sebagai Gubernur Sumut minta satu saja Pak dari empat tuntutan, bisa Pak?" tanya Bobby ke sejumlah aplikator yang turut serta menghampiri para demonstran.

 Bobby memberi waktu dua minggu bagi para aplikator, untuk berkoordinasi dengan pimpinannya, guna menyahuti tuntutan para pengunjukrasa. Selanjutnya akan dijadwalkan pertemuan bersama driver dan aplikator, terkait solusi terbaik atas tuntutan para driver Ojol. 

Perwakilan pimpinan aplikator Fadil Pasaribu menyampaikan, pihaknya selalu membuka ruang diskusi untuk para mitra, termasuk payung hukum apa yang ditetapkan pemerintah. Terkait komisi, pihaknya mengikuti peraturan pemerintah bahwa tidak lebih dari 20%. "Kita selalu terbuka, hitungannya sebenarnya sudah bisa dilihat dari notifikasi. Aspirasi dari teman-teman bisa ditampung dan membuka ruang diskusi," katanya. 

Begitupula dengan perwakilan pimpinan aplikator driver online lainnya, yang menyebutkan bahwa tuntutan dan aspirasi dari para pendemo akan disampaikan ke pusat. Mereka beralasan tidak bisa memutuskan kebijakan yang merupakan wewenang dari pusat. Mereka pun meminta waktu dua Minggu untuk menindaklanjuti apa saja yang menjadi tuntutan para pendemo. 

Sementara Koordinator Aksi Agam Zubir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumut yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah para driver online, yang melakukan unjuk rasa. Aksi damai ini dilakukan secara nasional, termasuk di Sumut. "Pemerintah harus hadir dan mengintervensi, jangan ada lagi pembiaran seperti saat ini," ucapnya. (tpc1)