• MEDAN

• 06 Juni 2023 2709x
• 

Medan (tajukpos.com)- Salah satu persoalan mendasar yang mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan penanganan kemiskinan adalah berkaitan dengan  data keluarga miskin yang tak kunjung terselesaikan.

Di hampir seluruh daerah, persoalan data miskin ini menjadi polemik yang berkepanjangan.

Beberapa penyebab tidak beresnya data miskin adalah lemahnya koordinasi antar Instansi daari Kabupaten/Kota , Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat .

Hal itu disampaikan Dr.Sonny Westerling Manalu, Mantan Staf Ahli Menteri Sosial ketika berbincang dengan wartawan dalam kunjungan rutinnya ke Medan Sumatera Utara.

Sebagai Staf Ahli Menteri Sosial juga mantan Direktur Rehabilitasi Sosial, Sonny Manalu banyak terlibat  langsung didalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan khususnya kelompok marginal di seluruh Indonesia.

Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan tugas tambahan kepada Sonny Manalu menjadi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu berjalan dengan baik.

Atas berbagai jabatan dan tanggung jawab yang diberikan padanya, Sonny Manalu menjadi paham dan mengerti dimana titik lemah peroalan data miskin tersebut.

Dikatakan, kontrol Bupati/Walikoita terhadap Lurah/Kades  yang bertanggung jawab melakukan pendataan keluarga miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial rendah. Banyak keluarga miskin yang seharusnya masuk data miskin justru  tidak masuk, sebaliknya banyak keluarga yang tergolong mampu, malah masuk data miskin.

“Akibatnya banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)yang salah sasaran. Kesalahan data tersebut diakibatkan rendahnya tanggung jawab Kades/Lurah dalam menjalankan tugasnya, disisi lain monitoring dan control Bupati/Walikota rendah, hanya menerima laporan”, kata Sonny Manalu yang saat ini menjadi bakal calon (Balon) Anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Sumut-1 .

Masalah lain sebut mantan Ketua Umum DPP Mapancas itu, Kades/Lurah melakukan KKN dengan memprioritaskan keluarga yang ada hubungan keluarga untuk mendapatkan program yang ada.

“Sebenarnya keluhan keluhan masyarakat sudah sangat sering disampaikan, akan tetapi keluhan tersebut hanya sebatas keluhan tidak ada langkah kongkrit mengatasinya”, kata Sonny Manalu yang merasa kecewa terhadap para anggota legislative baik anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi hingga Anggota DPR RI.

“Para anggota DPR disemua tingkatan sesungguhnya tahu persoalan data miskin ini, tapi tidak serius dan allout memperjuangkannya, bahkan cenderung membiarkannya”, tambah mantan supir taksi tersebut .

Atas dasar itulah ketika Partai Golkar memintanya maju ikut kontestasi Pilleg DPR RI Tahun 2024, Sonny Westerling Manalu yang mantan Ketua DPP AMPI , Ketua DPP Ormas MKGR dan saat ini Wakil Ketua Dewan Pakar Ormas MKGR itu menyatakan siap maju. Dengan harapan jika kelak terpilih Sonny Manalu akan fokus berjuang memastikan seluruh keluarga miskin harus terpenuhi hak dasarnya.

Sonny Manalu, anak Medan yang aktifis organisasi ini, tidak gentar ikut berkompetisi dengan para Caleg DPR RI lainnya. Rekam jejak selaku Pejabat Karir Birokrasi yang puluhan tahun diberi jabatan dan tugas menangani persoalan kemiskinan khususnya Kelompok Marginal, serta pengalaman memimpin organisasi baik di tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional, menjadi modal utamanya percaya diri mengikuti Pileg DPR RI Pemilu 2024.

Pemegang DAN-IV Karate ini, tidak memiliki beban mengikuti kontestasi Pileg 2024. Sonny Manalu telah sukses mencapai puncak karirnya hingga Eselon I dengan Pangkat tertinggi  IV-E, keinginan menjadi anggota DPR adalah panggilan pengabdian diusianya yang masih produktif, dan gayung bersambut Partai Golkar memberi ruang dan kesempatan baginya.(rilis)