• SUMUT

• 15 Juni 2022 3018x
• 

Medan (tajukpos.com) -Terhitung  sejak Januari 2022 sampai 14 Juni 2022, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  (Kejati Sumut) sudah menghentikan penuntutan sebanyak 69 perkara tindak pidana umum (Pidum) dengan pendekatan keadilan restoratif (Restoratif Juctice)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut)  Idianto, SH, MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH,MH , Rabu (15/06/22) menyampaikan, penghentian penuntutan lewat pendekatan restorative justice seperti tertuang dalam Perja No.15 Tahun 2020,  bukan   kuantitas (jumlah-red) perkaranya yang jadi tujuan utama.

Namun, jelas Yos,  kualitas dan manfaat positif dari penghentian penuntutan itu yang paling penting.

Terutama lagi,  ungkap Mantan Kasi Pidum Kejari Deliserdang ini,  dalam penerapan restoratve justice (RJ) ini ada pemulihan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana ini terjadi. Kemudian,  antara korban dan pelaku ada perdamaian dan tidak lagi ada rasa dendam. 

Yos menambahkan, perkara yang dihentikan beragam, ada pencurian kelapa sawit, pemukulan (tindak pidana penganiayaan) dan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT).

Jampidum

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI Dr. Fadil Zumhana dalam sebuah kesempatan menyampaikan, bahwa untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat, maka perlu kiranya dibuatkan ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum.

 "Ruang atau tempat penyelesaian masalah itu bernama Rumah Restorative Justice yang diharapkan bisa menjadi tempat menyelesaiakan segala permasalahan di masyarakat, menggali kearifan lokal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tempat musyawarah mufakat untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat," kata Fadil Zumhana.

Disebutkannya, Keadilan Restoratif seperti disampaikan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.  Sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif ini, maka kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali. 

"Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimum remedium yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas keadilan, proporsionalitas serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain,” tandasnya.

6 Rumah RJ

Jaksa Agung juga mengatakan, konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum dan pemegang asas dominus litis, dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan harus lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menyampaikan bahwa di Kejati Sumut saat ini sudah ada 6 Rumah Restorative Justice (Rumah RJ) yang sudah diresmikan pemanfaatannya. 

Yaitu, Rumah RJ Desa Keluarga Damai di Desa Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Rumah RJ Huta Pardamean Adhyaksa di Desa Purbasinomba, Kecamatan Padangbolak, Paluta dan Rumah RJ Pur Pur Sage di Karo.

Lalu,  Rumah RJ Sopo Adhyaksa Batak Naraja, di Kantor Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba, Rumah RJ Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dan terakhir Rumah RJ Balai Damai di kantor Lurah Selat Tanjung Medan, Tanjungbalai,

Dengan kehadiran Rumah RJ ini, kata Yos A Tarigan bisa menjadi sebuah rumah atau ruang bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Yos menyampaikan pembentukan Rumah RJ ini seperti harapan Jaksa Agung RI dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan penegak hukum khususnya Jaksa dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.

 “Rumah RJ juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep restorative justice,” tandasnya. (tp1/rilis)