Wakajati Sumut M.Syarifuddin,SH,MH melakukan ekspos perkara kepada Direktur TP Oharda Kejagung RI Nanang Ibrahim Soleh,SH,MH.( Foto: ist)
Kejati Sumut Hentikan 2 Perkara Penganiayaan dari Kejari Gunungsitoli dengan Penegakan Hukum Humanis
- 21 Februari 2024 2159x
-
Medan (tajukpos.com)-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali melakukan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan yang berasal dari Kejari Gunungsitoli dengan mengedepankan penegakan hukum humanis lewat Pendekatan Keadilan Restorative atau Restorative Justice (RJ).
Penghentian penuntutan itu dilakukan setelah sebelumnya Kajati Sumut Idianto,SH,MH yang diwakili Wakajati Sumut M.Syarifuddin,SH,MH didampingi Aspidum Luhur Istighfar,SH,M.Hum, Koordinator, Kabag TU dan para Kasi melakukan ekspose perkara dari ruang vicon lantai 2 kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Selasa (20/2/2024), dan disampaikan kepada JAM Pidum Dr. Fadil Zumhana yang diwakili Direktur TP Oharda Nanang Ibrahim Soleh,SH,MH didampingi Kasubdit Anton Delianto,SH,MH serta Kasubdit lainnya.
Ekspose juga diikuti secara virtual Kajati Gunungsitoli Parada Situmorang, SH,MH, Kasi Pidum serta JPU perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif.
Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH,MH menyampaikan bahwa perkara yang diusulkan berasal dari Kejari Gunungsitoli dengan tersangka An. Yasozisokhi Harefa Alias Ama Ziboi melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan tersangka An. Orisman Zendrato Alias Oris melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
"Dua perkara ini disetujui untuk dihentikan dengan menerapkan Perja No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restorative, dimana tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, dan yang terpenting adalah antara pelaku dan korban saling memaafkan," kata Yos A Tarigan.
Penghentian penuntutan perkara ini, lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang, lebih mengedepankan penegakan hukum humanis dan kedepankan hati nurani. Ketika antara korban dan tersangka saling memaafkan, dalam konteks ini pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
"Masyarakat juga merespon positif proses perdamaian ini, dan proses perdamaian antara korban dan tersangka telah membuka ruang yang sah terciptanya harmoni di tengah masyarakat, karena proses pemulihan keadaan kepada keadaan semula juga disaksikan tokoh masyarakat, penyidik dari Polres, dan keluarga dari tersangka dan korban," tandasnya.(tp1/r)
