Aja Syahri
Aja Syahri : Urgen Mengaktualisasi Pancasila Wujudkan Sistem Demokrasi Indonesia
Medan (tajukpos.com)- Di hadapan ratusan audiens, yang terdiri dari mahasiswa UIN Sumut, Praktisi, Tokoh Masyarkat, Tokoh Pemuda dan lainnya, H. Aja Syahri, S.Ag, M.Sos. sebagai panelis mengatakan, praktek demokrasi Pancasila masih berlangsung dengan baik. Karena permusyawaratan, yang dipraktekkan untuk merencanakan dan menentukan program dan kebijakan pembangunan adalah ciri adanya praktek Demokrasi Pancasila. Permusyawaratan juga menjadi karakter bangsa Indonesia, yang harus ditumbuh suburkan di Bumi Nusantara.
Penerapan permusyawaratan seperti yang dilakukan BPD, kata Aja Syahri adalah bentuk aktualisasi nilai nilai Pancasila, secara berjenjang dari bawah sampai ke atas, untuk mewujudkan tertib nasional, menuju tercapainya keinginan bersama. Yaitu, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
"Setidaknya ada tiga syarat terwujudnya Demokrasi Pancasila, adalah kerakyatan, musyawarah, serta khidmat kebijaksanaan. Ini sesuai dengan esensi pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Aja Syahri yang juga merupakan Caleg DPRD Sumut No 1 dari PPP Sumut, pada acara acara Focus Group Discussion (FGD)
MPR - RI, di Hotel Madani Medan, Selasa (5/12).
Sistem Demokrasi Pancasila yang berjalan dengan benar, kata Aja Syahri yang saat ini merupakan sekertaris Mabmi Sumut ini, akan berdampak pada sistem politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan yang juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga tidak ada lagi perpecahan, dan sebagai gantinya adalah hadirnya persatuan dan kesejahteraan.
Hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) MPR - RI, sebagai pemateri Muhammad Iqbal,SE.,M.Com, Sekretaris Fraksi PPP MPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Fadly Nurzal SAg tokoh senior PPP yang juga mantan anggota DPR RI, H. Dadang Darmawan S.Sos, M.Si. yang juga menjabat Sekertaris Kahmi Sumut.
Seluruh rakyat harusnya ikut merasakan keamanan, bukan segelintir orang, kelompok dan golongan tertentu saja. Demikian juga dalam hal pelaksanaan peribadatan semua agama, berlangsung dengan baik dan saling toleran. Tidak ada hambatan soal mayoritas dan minoritas, karena satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua. Serta bertambahnya nasionalisme dan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bukan kalangan tertentu saja, kata Aja Syahri.(gnt)