Terkait Masalah Penyaluran dan Kelangkaan Pupuk, Komisi II DPRD Samosir Gelar Rapat Kerja
Samosir (tajukpos.com)-Komisi II DPRD Kab. Samosir menggelar Rapat Kerja bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir,di Ruang Rapat DPRD Kab. Samosir,Selasa (22/02/22).
Dalam rapat kerja tersebut juga diikuti
Tim KP3 Camat Nainggolan, Kepala Desa Se Kec. Nainggolan, Gapoktan, Distributor Pupuk dan Pengusaha Kios mengenai Penyaluran Pupuk di Kabupaten Samosir.
Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon menyampaikan, pelaksanaan rapat kerja ini didasarkan adanya aspirasi dari masyarakat petani, kelompok tani, Gapoktan dan pemerhati masyarakat terkait dengan masalah penyaluran pupuk bagi petani .
Selain itu lanjut Nasib, juga adanya kelangkaan pupuk dan adanya perbedaan harga di wilayah Kabupaten Samosir, begitu juga pupuk dijual diatas harga eceran tertinggi(HET).
Selmentara itu, Camat, Kepala Desa,Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan terkait penyaluran pupuk di antaranya, data Kuota pupuk per desa tidak ada, harga pupuk dijual diatas HET, penyaluran pupuk (yang diterima) kepada kelompok tani lebih kecil dibandingkan dengan yang diusulkan dalam RDKK,
Permasalahan lain, adanya pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar, tidak semua petani dapat memperoleh pupuk apabila tidak tergabung dalam kelompok tani, pupuk yang langka, kartu tani harus diterbitkan baik bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani.
Ketua Komisi II DPRD Sanosir, Polten Simbolon,SE,MM menyampaikan terkait masalah penyaluran pupuk, menyarankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membuat rencana induk pertanian di Kabupaten Samosir
"Dengan membuat rencana induk pertanian, agar itu menjadi landasan kita membangun sektor pertanian, " ucapnya.
Lebih lanjut Polten Simbolon menyampaikan agar adanya papan pengumuman harga HET Pupuk di setiap kios penyalur. Begitu juga penambahan kios, hal ini untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk.
Anggota DPRD Samosir dari PKB, Noni Sulvia br Situmorang, menambahkan agar kita berkomitmen bahwa harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET.
"Janganlah kita membebani petani, mari kita bantu mereka dan mari kita pastikan semua petani mendapatkan pupuk pada saat musim tanam," tegas Politisi PKB ini.
Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Samosir menyampaikan agar masalah- masalah dapat segera dituntaskan dinas terkait, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pertanian agar segera disampaikan ke DPRD,
"Pupuk harus dijual sesuai dengan HET, Kartu Petani segera diterbitkan dan kami menegaskan tidak ada lagi kelangkaan pupuk bagi petani di wilayah Samosir,"pungkasnya.(marl