Terpercaya, Mengungkap Fakta & Kebenaran
  • , WIB

Terkait Masalah Penyaluran dan Kelangkaan Pupuk, Komisi II DPRD Samosir Gelar Rapat Kerja

  • 23 Februari 2022 3076x

Samosir (tajukpos.com)-Komisi II DPRD Kab. Samosir menggelar Rapat Kerja bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir,di Ruang Rapat DPRD Kab. Samosir,Selasa (22/02/22).

Dalam rapat kerja tersebut juga diikuti
Tim KP3 Camat Nainggolan, Kepala Desa Se Kec. Nainggolan, Gapoktan, Distributor Pupuk dan Pengusaha Kios mengenai Penyaluran Pupuk di Kabupaten Samosir.

Wakil Ketua DPRD Samosir,  Nasip Simbolon menyampaikan, pelaksanaan rapat kerja ini didasarkan adanya aspirasi dari masyarakat petani, kelompok tani, Gapoktan dan pemerhati masyarakat terkait dengan masalah penyaluran pupuk bagi petani .

Selain itu lanjut Nasib, juga  adanya kelangkaan pupuk dan adanya perbedaan harga di wilayah Kabupaten Samosir,  begitu juga pupuk dijual diatas harga eceran tertinggi(HET).

Selmentara itu, Camat, Kepala Desa,Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan terkait penyaluran pupuk di antaranya,  data Kuota pupuk per desa tidak ada, harga pupuk dijual diatas HET, penyaluran pupuk (yang diterima) kepada kelompok tani lebih kecil dibandingkan dengan yang diusulkan dalam RDKK,  

Permasalahan lain, adanya pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar, tidak semua petani dapat memperoleh pupuk apabila tidak tergabung dalam kelompok tani, pupuk yang langka, kartu tani harus diterbitkan baik bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani.

Ketua Komisi II DPRD Sanosir, Polten Simbolon,SE,MM menyampaikan terkait masalah penyaluran pupuk, menyarankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membuat rencana induk pertanian di Kabupaten Samosir

"Dengan membuat rencana induk pertanian, agar itu menjadi landasan kita membangun sektor pertanian, " ucapnya.

Lebih lanjut Polten Simbolon menyampaikan agar  adanya papan pengumuman harga HET Pupuk di setiap kios penyalur. Begitu juga  penambahan kios, hal ini untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk.

Anggota DPRD Samosir dari PKB, Noni Sulvia br Situmorang, menambahkan agar kita berkomitmen bahwa harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET.

"Janganlah kita membebani petani, mari kita bantu mereka dan mari kita pastikan semua petani mendapatkan pupuk pada saat musim tanam," tegas Politisi PKB ini.

Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Samosir menyampaikan  agar masalah- masalah dapat segera dituntaskan dinas terkait, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pertanian agar segera disampaikan ke DPRD,  

"Pupuk harus dijual sesuai dengan HET, Kartu Petani segera diterbitkan dan kami menegaskan tidak ada lagi kelangkaan pupuk bagi petani di wilayah Samosir,"pungkasnya.(marl

>> BERITA TERKAIT

  • 23 Februari 2022 3062x
Rapat Koordinasi di Kantor Kejati Sumut ,KPK Bangun Sinergi Antara APH dengan APIP

Medan (tajukpos.cim)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan untuk membangun sinergi antara aparat penegak hukum

  • 22 Februari 2022 2946x
Wakil Ketua DPRD Samosir Kunjungi Kelompok Sadar Wisata O2 Lumban Pokki

Samosir (tajukpos.com)-Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir  Pantas Marroha Sinaga mengunjungi Kelompok Sadar Wisata O2 Lumban

  • 22 Februari 2022 3192x
Badiklat Kejaksaan RI dan KPK Selenggarakan Pendidikan Pembentukan Penyelidik dan Penyidik KPK

Jakarta (tajukpos.com)- Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bekerjasama dengan Deputi Pendidikan dan Peran

  • 21 Februari 2022 2981x
Bupati Samosir Hadiri Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD 2019-2024

Samosir (tajukpos.com) DPRD Kabupaten Samosir menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota

  • 20 Februari 2022 3062x
Kadis Budpar Samosir Ikuti Seminar Sustanaible Tourism

Samosir (tajukpos.com) Bupati Samosir diwakili Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadis Budpar) Samosir Tetti Naibaho,S,Sos

  • 20 Februari 2022 2983x
Bupati Samosi Hadiri Peletakan Batu Pertama Monumen PTGS

Samosir (tajukpos.com) Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi para Asisten, Pimpinan OPD dan Camat Onan Runggu menghadiri

  • 20 Februari 2022 3012x
Tim Satgas Covid-19 Samosir Monitoring Penegakan Prokes di Objek Wisata

Samosir (tajukpos.com) Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Samosir yang dipimpin langsung Sekdakab Samosir Drs.Jabiat Sagala, MHum

  • 20 Februari 2022 3080x
Dampak HET Minyak Goreng Rp14.000, Kadis Kopnakerperindag: Masyarakat Samosir Jangan Panik

Samosir (tajukpos.com) Masyarakat Samosir panik membeli (panic buying) minyak goreng secara berlebihan, di pasar modern dan

  • 19 Februari 2022 3168x
Polres Pematangsiantar Gelar Perkara Terkait Laporan HenryTentang Kenaikan NJOP 1.000 %

Pematangsiantar (tajukpos.com) -Polres Pematang Siantar melakukan gelar perkara guna menindak lanjuti dan mendalami secara

  • 19 Februari 2022 2995x
Tekan Penyebaran Covid 19, Satgas Covid 19 Samosir Operasi Yustisi

Samosir (tajukpos.com)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir  melakukan "Operasi Yustisi" yang dimulai Jumat (18

  • 19 Februari 2022 2935x
Penyerahan Piala Juara Olimpiade Test Potensi Skolastik dan Akademik, Bupati Samosir Apresiasi

Samosir(tajukpos.com)-Bupati Samosir Vandiko T. Gultom diwakilkan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Samosir Drs  Waston

  • 19 Februari 2022 3118x
Jaksa Menyapa, Bidang Datun Kejati Sumut Selamatkan Keuangan Negara Rp87 M

Medan (tajukpos..com)-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar kegiatan Jaksa Menyapa di KISS FM Medan, Selasa

  • 16 Februari 2022 3069x
Musrenbang Kec. Onan Runggu, Bupati Samosir: SKPD Harus Bangun Komunikasi dengan Stakeholder

Samosir (tajukpos.com)-Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

  • 16 Februari 2022 3030x
Tiga Perkara Pidana di Kejaksaan di Sumut Dihentikan dengan Pendekatan Restorative Jusctice

Medan ( tajukpos.com)-Tiga kejaksaan di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menghentikan penuntutan perkara