Didakwa Korupsi Dana Penanganan Covid-19, Sekda Samosir Jabiat Sagala Diadili
- 07 April 2022 2571x
-
Medan (tajukpos.cpm)-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir, Drs Jabiat Sagala (58) diadili di Pengadilan Tipikor Medan pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (7/4/2022).
Jabiat Sagala didakwa korupsi dana Percepatan Penanangan Covid-19 di Kabupaten Samosir.
Selain Jabiat Sagala, tiga Terdakwa lainnya juga menjalani persidangan( masing-masing berkas penuntutan terpisah).
Dalam surat dakwaanya, Tim JPU dari Kejati Sumut Hendri Edison Sipahutar didampingi tim Kejari Samosir pada sidang yang berlangsung secara virtual itu menyebutkan, Jabiat Sagala melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama 3 terdakwa lainnya (masing-masing berkas penuntutan terpisah)
, yakni Mahler Tamba selaku mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir merangkap sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sardo Sirumapea selaku PPK Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin Masyarakat Kabupaten Samosir pada Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik.
Santo Edi Simatupang, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Tarida Bintang Nusantara (TBN).
Sekda Jabiat Sagala diangkat Bupati Samosir Vandiko Gultom merangkap sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penanggulangan Covid-19.
Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam (BTT PBNA) dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir TA 2020 sebesar Rp3 miliar.
Jabiat Sagala selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Samosir menyetujui digelontorkannya dana sebesar Rp1.880.621.425, tanpa prosedur alias tidak melalui pengajuan Rencana anggaran Belanja (RAB).
Demikian juga dengan metode Penunjukkan Langsung (PL) kepada PT TBN sebagai penyedia barang/jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin untuk Masyarakat Kabupaten Samosir sebesar Rp410.291.700 yang belakangan diketahui tidak mempunyai pengalaman (kualifikasi) untuk pekerjaan tersebut.
Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp944.050.768, sebut JPU.
Jabiat Sagala bersama ketiga terdakwa lainnya masing-masing dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
Subsidair, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
Usai penyampaian materi dakwaan hakim ketua Sarma Siregar didampingi anggota Golom Siregar dan Husni Tamrin menanyakan tim penasihat hukum (PH) para terdakwa apakah mengajukan nota keberatan (eksepsi) atau tidak.
PH terdakwa Santo Edi Simatupang, selaku Dirut PT TBN pun menyatakan menyampaikan eksepsi pekan depan.
Sedangkan untuk perkara terdakwa Jabiat Sagala, Mahler Tamba dan Sardo Sirumapea lanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan tim JPU pekan depan karena tim PH para terdakwa tidak menyampaikan eksepsi. (tp1/r)
