Diskusi Publik Intoleransi Radikalisme, Perang Politik Adu Domba Suburkan Tindakan Intoleran
Pematang Siantar (Tajukpos) - Dalam rangka menyambut Dies Natalis ke 2, Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar mengelar diskusi publik dengan tema "intoleransi dan radikalisme".
Diskusi tersebut mengundang narasumber yakni Anggota DPR RI, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, Ketua Komnas Ham RI, Ahmad Taufan Damanik, Pendeta HKBP Saut Sirait serta dihadiri ribuan mahasiswa dan dosen.
Anggota DPR RI, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Proxy War atau perang politik adu domba akan menyuburkan tindakan intoleran yang berujung tindakan radikal mengancam keberagaman masyarakat Indonesia.
“Proxy War atau yang lebih sederhana memahami isu pecah belah, lewat cara-cara adu domba guna melemahkan kekuatan suatu negara. Strategi pelemahan demikian adalah sebuah cara yang dianggap efisien (low cost) dalam teori perang,” ujarnya saat menghadiri diskusi publik di Universitas HKBP Nommensen Kota Pematangsiantar, Kamis (5/12/2019)..
Menurut Djarot, seiring dengan kemajuan teknologi informasi berbasis internet. Ancaman yang nyata adalah adu domba dilakukan melalui opini dan ujaran kebencian untuk mempengaruhi kaum muda dengan paham-paham radikal.
“Banyak penguna smartphone, tetapi orangnya tidak smart makanya banyak kasus hoax dan politik identitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Presiden (Pilpres). Konten-konten semua itu diproduksi, disebar luaskan yang memicu pergolakan sosial,” terangnya.
Sambung Djarot, perlu sosialisasi dan penanaman nilai nilai kebangsaan. Ia berharap, kemajemukan Indonesia dapat terus terawat, sehingga mampu mewujudkan cita cita sebagai negara merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur.
“Ini sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa mari kita kembali ke UUD Dasar dan Pancasila sebagai aset bangsa. Hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi, diskusi dan pendidikan melalui kurikulum,” tandasnya.
Serta para narasumber jugab mengajak para mahasiswa agar menjauhi radikalisme dan menjaga keberagaman berdasarkan pancasila. (rel)