Terpercaya, Mengungkap Fakta & Kebenaran
  • , WIB

 Logo PBB di kantor pusat Persatuan Bangsa-Bangsa, New York City, AS. ANTARA/REUTERS/Mike Segar/aa.

PBB: Ekonomi Global 2023 Diproyeksi Tumbuh Melambat, Hanya 1,9 Persen

  • 26 Januari 2023 2677x

New York (tajukpos.com) Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat dari sekitar 3,0 persen pada 2022 menjadi 1,9 persen pada 2023, menandai salah satu tingkat pertumbuhan terendah dalam beberapa dekade terakhir, menurut laporan PBB yang diluncurkan pada Rabu (25/1/2023).

Laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia PBB 2023 memperkirakan pertumbuhan global akan meningkat secara moderat menjadi 2,7 persen pada 2024, karena beberapa hambatan ekonomi makro diperkirakan akan mulai mereda tahun depan.

Di tengah inflasi yang tinggi, pengetatan moneter yang agresif, dan ketidakpastian yang meningkat, penurunan saat ini telah memperlambat laju pemulihan ekonomi dari krisis COVID-19, mengancam beberapa negara - baik maju maupun berkembang - dengan prospek resesi pada 2023, kata laporan itu.

Dikatakan momentum pertumbuhan melemah secara signifikan di Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan negara maju lainnya pada 2022, berdampak buruk pada ekonomi global lainnya melalui sejumlah saluran.

Di AS, Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan tumbuh hanya 0,4 persen pada 2023 setelah perkiraan pertumbuhan 1,8 persen pada 2022, kata laporan itu.

Pertumbuhan China diproyeksikan akan meningkat secara moderat pada 2023. Dengan pemerintah menyesuaikan kebijakan COVID pada akhir 2022 serta melonggarkan kebijakan moneter dan fiskal, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan meningkat menjadi 4,8 persen pada 2023, menurut laporan tersebut.

Ini menunjukkan bahwa pengetatan kondisi keuangan global, ditambah dengan dolar yang kuat, memperburuk kerentanan fiskal dan utang di negara-negara berkembang.

Sebagian besar negara berkembang melihat pemulihan pekerjaan yang lebih lambat pada 2022 dan terus menghadapi kelonggaran pekerjaan yang cukup besar, kata laporan itu.

Laporan memperingatkan bahwa pertumbuhan yang lebih lambat, ditambah dengan inflasi yang tinggi dan kerentanan utang yang meningkat, mengancam untuk lebih lanjut menghambat pencapaian yang diperoleh dengan susah payah dalam pembangunan berkelanjutan, memperdalam efek negatif dari krisis saat ini.

Pada 2022 jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2019, mencapai hampir 350 juta. Periode kelemahan ekonomi yang berkepanjangan dan pertumbuhan pendapatan yang lambat tidak hanya akan menghambat pemberantasan kemiskinan, tetapi juga membatasi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 secara lebih luas, laporan tersebut menekankan.

“Krisis saat ini paling parah menyerang yang paling rentan – seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri. Komunitas global perlu meningkatkan upaya bersama untuk mencegah penderitaan manusia dan mendukung masa depan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, dalam sebuah pernyataan pada rilis laporan tersebut.

Laporan tersebut meminta pemerintah-pemerintah untuk menghindari penghematan fiskal yang akan menghambat pertumbuhan dan secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok yang paling rentan, mempengaruhi kemajuan dalam kesetaraan gender, dan menghalangi prospek pembangunan lintas generasi.

Direkomendasikan realokasi dan reprioritas pengeluaran publik melalui intervensi kebijakan langsung yang akan menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali pertumbuhan, mengingat hal ini akan membutuhkan penguatan sistem perlindungan sosial, memastikan dukungan berkelanjutan melalui subsidi yang ditargetkan dan sementara, transfer tunai, dan diskon pada tagihan utilitas, yang dapat dilengkapi dengan pengurangan pajak konsumsi atau bea cukai.

“Pandemi, krisis pangan dan energi global, risiko iklim, dan krisis utang yang menjulang di banyak negara berkembang sedang menguji batas kerangka kerja multilateral yang ada,” kata laporan itu. "Kerja sama internasional tidak pernah lebih penting dari sekarang untuk menghadapi berbagai krisis global dan membawa dunia kembali ke jalurnya untuk mencapai SDG."

Kebutuhan pembiayaan SDG tambahan di negara-negara berkembang bervariasi menurut sumbernya, tetapi diperkirakan mencapai beberapa triliun dolar AS per tahun, menurut laporan tersebut.

Komitmen internasional yang lebih kuat, kata laporan itu, sangat dibutuhkan untuk memperluas akses ke bantuan keuangan darurat, guna merestrukturisasi dan mengurangi beban utang di seluruh negara berkembang, dan meningkatkan pembiayaan SDG. Sumber : Antara

>> BERITA TERKAIT

  • 25 Januari 2023 2379x
Pemkab Samosir Terima Piagam Penghargaan Universal Health Coverage

Samosir (tajukpos.com)-Awal Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Samosir mendapatkan kado istimewa dengan sukses mencapai cakupan

  • 25 Januari 2023 2401x
Bupati Samosir Hadiri Rapat Paripurna Penetapan PROPEMPERDA Kabupaten Samosir Tahun 2023

Samosir (tajukpos.com-)Bupati Samosir Vandiko T Gultom menghadiri rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah

  • 25 Januari 2023 2404x
Pukul Kakak Ipar dan Tetangga, Kejati Sumut Hentikan Penuntutan Perkaranya dengan Pendekatan RJ

Medan (tajukpos.com)-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menghentikan penuntutan 2 perkara penganiayaan atau pemukulan

  • 25 Januari 2023 2404x
Masyarakat Apresiasi Program Bunga Desa, Bupati Samosir Ngantor di Desa Sitinjak Onanrunggu

Samosir (tajukpos.com)-Setelah dari Desa Rinabolak, Bupati Samosir melanjutkan pelayanan dan berkantor di Desa Sitinjak Kecamatan

  • 25 Januari 2023 2428x
PN Medan Mulai Gelar Sidang Perdana Belasan Anggota Bos Judi Online Milik Joni Alias Apin BK

Medan (tajukpos.com)-, Pengadilan Negeri (PN) Medan mulai menggelar sidang perdana perkara judi online dengan  belasan orang

  • 25 Januari 2023 2414x
Bupati Samosir Serahkan Bantuan Pendidikan, Pertanian, BPJS Gratis dan Perbaikan Infrastruktur

Samosir (tajukpos.com)- Bupati Samosir melanjutkan Program Bunga Desa (Bupati berkantor di desa). Kali ini berkantor bersama

  • 22 Januari 2023 2408x
Silaturahmi Awal Tahun 2023, Kajati Sumut Ajak Seluruh Jajaran Tetap Jaga Kekompakan

Medan  (tajukpos.com)-Masih dalam suasana Tahun Baru 2023, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH,MH mengajak

  • 20 Januari 2023 2418x
Kejati Sumut Gelar Sobat Bertanya Om Jak Menjawab, Dibanjiri Banyak Pertanyaan

Medan (tajukpos.com)-Masyarakat yang sedang berolahraga di Lapangan Gajah Mada, Jalan Gajah Medan, Jumat (20/1/2023) mendapat

  • 20 Januari 2023 2490x
Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap Bantu Korban Kebakaran Sei Merbau Tanjung Balai

Medan (tajukpos.com)-Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap meninjau, menjenguk sekaligus memberikan bantuan kepada para korban

  • 19 Januari 2023 2382x
Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Porsea , Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Direktur PT BTB

Medan (tajukpos.com)-Berselang tujuh jam, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Sumut berhasil mengamankan terpidana Fernanndo

  • 19 Januari 2023 2417x
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, Pidsus Kejati Sumut Tahan Dirut PT PKA

Medan (tajukpos.com)-Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menahan Direktur Utama (Dirut) PT PKA, inisial

  • 19 Januari 2023 2393x
Putri Candrawathi Dituntut 8 Tahun Penjara, Pengunjung Sidang Soraki Jaksa

Jakarta (tajukpos.com)-Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut istri mantan Kepala

  • 19 Januari 2023 2418x
Jaksa Masuk Kampus UMI Medan Sampaikan Dampak Media Sosial dan Sanksi Hukumnya

Medan (tajukpos.com)-Kejaksaan Tinggi Sumatera (Kejati Sumut) melalui Bidang Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejati Sumut

  • 19 Januari 2023 2402x
Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Porsea

Medan (tajukpos.com)-Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Sumut berhasil mengamankan terpidana Bernard Jonly Siagian ST yang pada