• MEDAN

• 15 Desember 2020 3270x
• 

Medan (tajukpos.com)
Didakwa dalam perkara dugaan suap atau menerima hadiah dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (14/12/2020). 

Persidangan dipimpin Majelis Hakim Tipikor diketuai Immanuel Tarigan dengan hakim anggota Eliwarti dan Yusra digelar secara virtual di Ruang Cakra-8 yang dihadiri tim penasihat hukum para terdakwa.

Sidang beragenda pembacaan dakwaan penuntut umum KPK kepada para terdakwa dibagi menjadi lima berkas perkara

Berkas pertama yang dibacakan atas nama terdakwa Nurhasanah (63), Jamaluddin Hasibuan (51) dan Ahmad Hosen Hutagalung (55). Ketiganya didakwa Penuntut Umum KPK, Haeruddin.

Kemudian berkas perkara, Ir. Sudirman Halawa SH (55), Ramli (57) dan Irwansyah Damanik (51), ketiganya didakwa oleh Penuntut Umum KPK, Tri Mulyono Hendradi.

Selanjutnya, Megalia Agustina (34), Ida Budiningsih (67), Syamsul Hilal (79) dan Mulyani (38), keempatnya didakwa oleh Penuntut Umum KPK, Budhi Sarumpaet.

Lebih lanjut berkas perkara
Rahmad Pardamean Hasibuan (56), didakwa oleh penuntut umum KPK, Heradian Salipi.

Lalu, pembacaan berkas perkara, Robert Nainggolan (61), Layari Sinukaban (69), Japorman Saragih (66) didakwa oleh Penuntut Umum KPK Ronald F. Worotikan.

Para terdakwa didakwa  secara bersama dengan puluhan anggota dewan yang lainnya menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Padahal patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara .

Persisnya, pemberian uang suap atau hadiah itu, terkait dengan tugas dan peran para terdakwa sebagai anggota DPRD Sumut.

Para terdakwa telah memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013.

Kemudian, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014, dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

Suap yang diterima oleh para anggota dewan itu, setelah “ketuk palu” yakni pengesahan semua agenda proses penyusunan APBD Sumut.

Terkait dengan agenda itu, para terdakwa menerima uang suap atau hadiah dari Gubsu, Gatot Pujo Nugroho masing-masing ratusan juta rupiah.

Persisnya sesuai dakwaan, Rahmad Pardamean Hasibuan mendapat berkisar Rp 500juta, Nurhasanah mendapat Rp 472, 500.000, Jamaluddin Hsb mendapat Rp 497.500.000, Ahmad Hosen Hutagalung mendapat Rp 752.500.000.

Kemudian, Sudirman Halawa mendapat Rp417.500.000, Ramli mendapat Rp 497.500.000, Irwansyah Damanik Rp 602.500.000.

Selanjutnya, Robert Nainggolan Rp 427.500.000, Layari Sinukaban Rp 377.500.000, dan Japorman Saragih Rp 427.500.000.

Lebih lanjut, Megalia Agustina mendapat Rp 540.500.000, Ida Budiningsih Rp 452.500.000, Syamsul Hilal Rp 477.500.000, dan Mulyani mendapat Rp 452.500.000.

Para terdakwa diancam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (tp1/mp/z)